LANSKAPBERITA.COM — Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengonfirmasi kunjungan tersebut melalui pernyataan resmi pada Rabu (16/4). Dalam pertemuan nanti, Sheikh Mohammed dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Iran untuk membahas "cara-cara meredakan ketegangan" serta "menciptakan kondisi yang kondusif bagi dialog".
"Kunjungan ini sejalan dengan posisi teguh Negara Qatar bahwa jalur diplomatik adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan dan meningkatkan keamanan serta stabilitas di kawasan," ujar al-Ansari dalam pernyataannya.
Pihak Iran turut membenarkan rencana kunjungan tersebut. Pemerintah Iran menyebut pembahasan akan mencakup "kelanjutan upaya dan inisiatif mediasi Qatar, serta perkembangan regional lainnya".
Mediasi yang Sempat Mandek
Qatar selama ini berperan sebagai negosiator saluran belakang antara Washington dan Teheran. Pada Juni lalu, mediasi Qatar sempat membuahkan nota kesepahaman yang menghentikan sementara permusuhan. Kesepakatan itu runtuh pada Juli, dan hingga kini konflik belum menemui titik terang meski pertempuran sebagian besar terhenti.
Salah satu poin yang akan dibahas adalah Selat Hormuz, jalur air strategis yang sebelum konflik mengangkut sekitar 20 juta barel minyak mentah per hari. Arus minyak melalui selat tersebut kini turun ke level terendah dalam tiga bulan, dengan hanya 5 juta barel per hari pada Senin (14/4).
Qatar menegaskan Sheikh Mohammed akan membahas "perlunya Selat Hormuz kembali ke status quo sebelum 28 Februari". Iran menginginkan kendali atas selat tersebut, sementara AS bersikeras selat itu tetap menjadi jalur air internasional yang bebas dilalui semua negara. Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu pemicu gagalnya nota kesepahaman Juni.
Tekanan Ekonomi AS dan Respons Iran
Di tengah upaya diplomasi ini, AS berjanji meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran dengan menjatuhkan sanksi kepada mitra dagang Iran. Presiden AS Donald Trump dalam wawancara dengan Al Jazeera, Rabu (16/4), menyatakan tidak terburu-buru melanjutkan perundingan dengan Iran. "Saya tidak punya jadwal waktu; apa pun yang diperlukan," ujarnya, sembari menilai aksi ekonomi dan militer terhadap Teheran sama-sama efektif.
Iran merespons dengan mengecam keras kampanye tekanan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (16/4), menyebut sanksi baru itu sebagai "tindakan terorisme negara dan ekonomi".
"Sanksi tersebut dengan sengaja merugikan warga sipil dengan membatasi akses terhadap makanan, obat-obatan, peralatan medis, energi, dan kebutuhan pokok lainnya, yang melanggar hak hidup, kesehatan, pangan, dan standar hidup yang layak," tulis Araghchi.
Manuver Diplomatik Regional
Kunjungan PM Qatar datang dua hari setelah Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi bertemu dengan Araghchi di Teheran. Setelah pembahasan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyatakan kedua negara sepakat membuka rute pengiriman sementara yang baru di selat tersebut. Namun ia menegaskan jalur air itu tidak akan dibuka penuh sampai AS memenuhi komitmennya dalam kesepakatan Juni, termasuk pencabutan sanksi dan pembebasan aset beku.
Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir, juga mengunjungi Teheran awal pekan ini dalam upaya "mengakhiri kebuntuan" konflik. Islamabad melaporkan adanya "kemajuan signifikan" dalam pembicaraan tersebut.
Pengamat politik dari University of Applied Sciences di Teheran, Mostafa Khoshcheshm, menilai negara-negara kawasan tengah mendorong dialog karena mereka meyakini situasi bergerak menuju eskalasi. "Mereka tahu jika perang pecah, itu akan menjadi perang habis-habisan dan apinya akan menyebar ke seluruh kawasan dan sekitarnya, meninggalkan dampak buruk bagi ekonomi global," katanya. "Jadi ada gerakan diplomatik yang sangat sibuk dari negara-negara ini."
